
Infoparlemensukabumi.com || Upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Sukabumi mendapat dukungan dari Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melalui peluncuran Program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran yang digagas Polres Sukabumi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita, S.H., menilai program tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Dukungan tersebut disampaikan Hamzah saat mengikuti kegiatan peluncuran Poliran di Aula Mapolres Sukabumi.
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan penanganan yang melibatkan banyak pihak karena pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikannya sendiri.
Dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, aparat penegak hukum, serta perangkat daerah dinilai perlu memiliki peran masing-masing agar peluang kerja dapat terbuka lebih luas.
Hamzah menilai salah satu manfaat penting dari Poliran adalah kemampuannya menyediakan informasi pekerjaan secara lebih terbuka kepada masyarakat.
Selain memperluas akses lowongan, program tersebut juga diharapkan dapat membantu menciptakan proses penerimaan tenaga kerja yang lebih bersih dari praktik pungutan maupun percaloan.
DPRD mendorong agar perusahaan yang terlibat memberikan informasi secara jelas mengenai jenis pekerjaan, kualifikasi, tahapan seleksi, serta kebutuhan tenaga kerja.
Keterbukaan tersebut dinilai penting supaya pencari kerja memiliki kesempatan yang sama dan dapat mempersiapkan kemampuan sesuai dengan standar yang dibutuhkan perusahaan.
Menurut Hamzah, masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya maupun praktik tidak resmi dalam mendapatkan kesempatan kerja.
Karena itu, pengawasan terhadap proses rekrutmen menjadi bagian penting yang harus berjalan beriringan dengan perluasan informasi lowongan.
Pelaksanaan Job Fair yang terhubung dengan Program Poliran juga dinilai dapat memperkuat komunikasi antara perusahaan dan pencari kerja.
Namun, keberhasilan kegiatan tidak cukup dilihat dari banyaknya perusahaan maupun lowongan yang ditampilkan. Dampaknya terhadap jumlah masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan juga perlu menjadi ukuran.
Selain persoalan akses kerja, DPRD menyoroti kesesuaian kemampuan calon pekerja dengan kebutuhan industri.
Hamzah mendorong keterlibatan lembaga pelatihan kerja agar masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi dapat memperoleh peningkatan kompetensi sebelum masuk ke dunia kerja.
Integrasi antara data pencari kerja, informasi lowongan, kebutuhan perusahaan, dan program pelatihan juga dinilai perlu diperkuat.
Dengan sistem yang lebih terhubung, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai jenis tenaga kerja yang dibutuhkan sekaligus menyiapkan pelatihan yang lebih tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Sukabumi juga mendorong pelaksanaan Poliran dievaluasi secara berkala agar manfaatnya dapat diukur secara jelas.
Pemantauan diperlukan untuk melihat jumlah pencari kerja yang terserap, keterbukaan proses seleksi, serta memastikan tidak muncul praktik yang merugikan masyarakat.
Komisi II berharap kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan masyarakat dapat menjadikan Poliran sebagai salah satu pintu masuk untuk memperluas kesempatan kerja.
Melalui sistem rekrutmen yang transparan, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, program tersebut diharapkan dapat membantu menekan pengangguran sekaligus memberikan akses kerja yang lebih adil bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
