DPRD Sukabumi Dorong BJB Hadir di Ujunggenteng, Akses Keuangan Nelayan Dinilai Mendesak

Infoparlemensukabumi.com || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dadang Hermawan mendorong perluasan layanan perbankan formal di kawasan Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mengurangi ketergantungan pada layanan keuangan ilegal.

Dorongan tersebut disampaikan saat mengikuti kegiatan edukasi keuangan bertajuk “Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital”, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, perwakilan BJB Palabuhanratu, Pemerintah Desa Ujunggenteng, serta ratusan warga yang berasal dari kalangan nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata, dan penggiat lingkungan.

Dadang menilai kawasan Ujunggenteng memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar, khususnya dari sektor perikanan tangkap.

Dengan jumlah nelayan yang disebut telah mencapai lebih dari seribu orang dan sekitar 600 unit perahu, transaksi ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir tersebut dinilai mempunyai potensi besar.

Ia mencontohkan, pada saat musim tangkapan sedang baik, pendapatan rata-rata dari satu perahu dapat mencapai sekitar Rp1 juta per hari.

Jika jumlah tersebut dihitung terhadap sekitar 600 perahu, maka perputaran ekonomi harian dari aktivitas nelayan dapat berada pada kisaran Rp600 juta.

Dadang memperkirakan, apabila aktivitas tersebut berlangsung secara konsisten selama satu bulan, nilai perputaran uang secara matematis dapat mencapai sekitar Rp18 miliar.

Perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar dirinya mendorong PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk membuka unit pelayanan di Ujunggenteng.

Menurutnya, keberadaan fasilitas perbankan yang lebih dekat akan memudahkan masyarakat menyimpan uang, melakukan transaksi, memperoleh layanan pembiayaan, serta mengakses produk keuangan resmi.

Bagi masyarakat pesisir, akses tersebut dinilai penting karena masih terdapat risiko ketergantungan terhadap rentenir, pinjaman daring ilegal, maupun praktik keuangan lain yang dapat merugikan.

DPRD juga menilai peningkatan literasi finansial perlu berjalan bersama dengan perluasan layanan perbankan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai bahaya pinjaman ilegal dan judi online, tetapi juga alternatif layanan keuangan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan.

Dadang turut menyoroti kebutuhan pembiayaan bagi nelayan untuk mendukung kegiatan usaha.

Menurutnya, keberadaan unit perbankan di wilayah tersebut dapat membuka peluang pembiayaan yang lebih terjangkau dan terstruktur, termasuk bagi nelayan yang memiliki dokumen kapal seperti pas kecil.

Dokumen tersebut selama ini juga digunakan sebagai bagian dari administrasi nelayan dalam memperoleh akses bahan bakar bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Sukabumi berharap perluasan akses perbankan di Ujunggenteng dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi pesisir.

Kehadiran layanan keuangan resmi, edukasi yang berkelanjutan, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal diharapkan dapat membantu nelayan dan pelaku usaha mengelola pendapatan dengan lebih aman.

Melalui langkah tersebut, potensi ekonomi Ujunggenteng diharapkan tidak hanya tumbuh dari aktivitas perikanan dan pariwisata, tetapi juga didukung oleh sistem keuangan yang sehat dan mampu melindungi masyarakat dari risiko pinjaman ilegal maupun judi online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *