
Infoparlemensukabumi.com || Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi mengajukan dua gagasan regulasi untuk dipertimbangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan antara komisi-komisi DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Selasa (10/11/2026).
Dua rancangan yang diajukan masing-masing berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi kreatif serta kebijakan penanganan persoalan sosial yang oleh pengusul diberi judul Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi Hendra Purnama, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa kedua rancangan tersebut akan menempuh jalur pembahasan yang berbeda sesuai bidang dan kewenangan alat kelengkapan DPRD.
Raperda mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif direncanakan dibahas melalui Bapemperda.
Sementara usulan Raperda mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual diarahkan untuk didalami melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi.
Menurut Fraksi PKS, regulasi mengenai ekonomi kreatif diperlukan untuk memberikan ruang yang lebih kuat bagi pengembangan pelaku, produk, dan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Sukabumi.
Sektor tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui dukungan kebijakan daerah, mulai dari pembinaan, pengembangan kapasitas, pemasaran hingga perluasan kesempatan usaha.
Hendra yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV menyatakan akan mengikuti proses pembahasan terhadap usulan regulasi yang menjadi bidang kerja komisinya.
Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi Erpa Aris Purnama, S.Si., akan terlibat dalam pembahasan usulan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.
Fraksi PKS berharap kedua gagasan tersebut dapat masuk dalam daftar prioritas pembentukan peraturan daerah pada 2027.
Namun, usulan tersebut masih harus melalui tahapan penyusunan Propemperda, pembahasan substansi, harmonisasi, serta mekanisme legislasi lainnya sebelum dapat diputuskan menjadi peraturan daerah.
DPRD Kabupaten Sukabumi nantinya akan mendalami materi masing-masing rancangan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah.
Melalui proses tersebut, setiap Raperda diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas, ruang lingkup yang terukur, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
