Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Sukabumi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Setda dan undangan lainnya. Informasiparlemensukabumi.com, pada Rabu 28/10/2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Sukabumi mengadakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Raperda Perubahan APBD 2020, dan Menyerahkan Catatan Pengantar Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD TA2021 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Palabuhanratu, Selasa (27/10). Dalam Penyampaian Catatan Pengantar Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pjs. Bupati R. Gani Muhamad mengatakan, pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, umumnya mengalami dinamika yang berfluktuasi, dan harus dicermati secara cermat. “Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa langkah, seperti optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD”. R. Gani Muhamad menegaskan, Pemerintah Daerah sangat memahami Keinginan dan Perhatian Masyarakat dan Perangkat Daerah yang telah memberikan masukan dengan mengajukan usulan kegiatan dalam RAPBN 2021. “Namun harus kita pahami bersama bahwa kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, karena saat ini kita sedang menangani pandemi Covid-19”. Ketua DPRD Kabupaten. Sukabumi Yudha Sukmagara menjelaskan, dari hasil evaluasi penyesuaian Gubernur, DPRD setuju bahwa hal itu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur. “Evaluasi Gubernur sudah diterima dan melalui berbagai tahapan di Badan Anggaran (Banggar). Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar benar-benar maksimal dalam penyerapannya. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ketua Bappenas. DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara. Ia juga menegaskan, percepatan penyerapan anggaran harus segera dilakukan. Termasuk mengenai respon Covid-19 terkait dunia ekonomi dan sosial. “Itu nanti Dinas Sosial dan perangkat daerah yang terkait dengan perekonomian dunia. Sesuai dengan yang masuk dalam evaluasi gubernur,” terangnya. Yudha berjanji, pihaknya akan memberikan kinerja yang optimal, terutama dalam fungsi pengawasan yang lebih halus. “Kami berharap apa yang akan dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan target. Jadi, kami akan mempertajam pengawasan, agar masing-masing perangkat daerah bisa melaksanakan dan mengambil targetnya,” ujarnya.