Infoparlemensukabumi.com||Komisi III DPRD Kota Sukabumi ingin memastikan kesiapan pemerintah Kota Sukabumi dalam memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM) Apalagi Kota Sukabumi ini masuk ke pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, di mana diperbolehkan untuk menggelar PTM secara terbatas.
“Untuk itu, kita Komisi III ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dari para lintas intansi dalam menyambut PTM ini. Agar PTM ini bisa berjalan dengan baik tanpa ekses yang kita tidak inginkan,” ujar Ketua Komisi III, Gagan Rachman Suparman usai melakukan hearing, Kamis (9/9).
Upaya memastikan kesiapan PTM kata Gagan pihaknya memanggil seluruh stake holder terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, sejumlah kepala sekolah dari berbagai tingkatan.
“Kita ingin mensinkronkan kebijakan antara lintas sektoral tersebut dalam persiapan PTM. PTM ini dibutuhkan kesiapan yang cukup matang, apalagi orang tua siswa sudah ingin sekali anaknya sekolah. Tapi disisi lain dari segi kesehatan juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Gagan menambahkan, meskipun dalam masa pandemi seperti saat ini, keberlangsungan proses pendidikan harus terus berjalan. Jangan sampai akibat kondisi saat ini, membuat anak-anak generasi penerus bangsa tidak mendapatkan hak pendidikannya.
“Inovasi harus terus dilakukan, seperti halnya kemarin saat melakukan metode pembelajaran via online. Namun jangan juga dilupakan, pembentukan karakter anak secara interaksi sosial juga dibutuhkan, salah satunya melalui pembelajaran di sekolah dengan tatap muka,” jelasnya
Diakui Gagan dalam menjalankan PTM ini tentunya perlu dukungan dari semua pihak termasuk orang tua siswa. Dimana, orang tua siswa pun harus membubuhkan kesepakatan anaknya diizinkan untuk PTM atau tidak. Soalnya, jika terjadi sesuatu, pihak sekolah pun tidak disalahkan.
“Peserta didik pun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Itu yang penting,” ungkapnya.
Lanjut Gagan, dari sisi transportasi pun harus dipikirkan pemerintah. Artinya ketika anak sekolah menggunakan jasa angkutan kota, harus dipastikan Protokol kesehatan di dalam angkot pun diperhatikan.
“Nah kesiapan dari dishub sendiri seperti apa, kita pertanyakan. Lalu dari segi pemberian nutrisi dan gizi bagi siswa di sekolah ada tau tidak, disini perlu peran dari Dinas Sosial dan kesehatan yang memperhatikannya,” pungkasnya