Infoparlemensukabumi.com||Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Senin, 8 Juli 2024, acara akan diadakan di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.1, Jakarta Pusat.
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, menghadiri acara tersebut. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam sambutannya.
Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, dia menekankan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban.
Presiden menegaskan, “WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertangunggjawabkan.”
Presiden juga berbicara tentang geopolitik, perdagangan, perubahan iklim, dan penurunan pertumbuhan ekonomi global selain WTP.
Dia juga menyatakan, “Alhamdulillah ekonomi politik Indonesia sangat stabil, ekonomi tumbuh di atas 5 persen serta inflasi tetap terjaga. Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain kita harus lincah cepat, taktis, dan mampu memanfaatkan peluang.”
Presiden terus menyatakan bahwa BPK harus berterima kasih atas upayanya untuk membangun lingkungan pemeritahan yang akuntabel dan bahwa reformasi struktural penting dan penyederhanaan prosedur harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada hasil.
Dalam sambutannya, Isma Yatun, Kepala BPK RI, mengapresiasi jajaran BPK atas dedikasi, kinerja, dan inovasi, serta terobosan dalam transformasi digital. Dia juga menyatakan bahwa LKJPP, yang merupakan bagian dari LKPP, merupakan langkah cermat untuk mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
Kita menyadari bahwa dinamika pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dan penuh dengan tantangan. Karena itu, keterlibatan yang efektif dan kolaboratif dari berbagai pihak bertanggung jawab diperlukan.
Dia menyatakan rasa terima kasihnya kepada Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran yang telah berkomitmen dan berupaya keras untuk menguatkan pondasi Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan yang kuat untuk pemerintahan selanjutnya.
Setelah itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA, menyerahkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kepada Presiden Republik Indonesia, Ir.H. Joko Widodo.
Setelah peristiwa, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengatakan bahwa para kepala daerah diundang dan dikumpulkan untuk bekerja sama dalam akuntasi di setiap daerah untuk mendukung pembangunan yang efektif.
Bupati Sukabumi menyatakan, “Kami berkumpul disini dalam rangka menyinergikan kembali proses akutansi pemerintahan di tiap-tiap Daerah sehingga harus bisa menjadi alat untuk berfungsinya pembangunan.”
Bupati menegaskan bahwa predikat WTP bukan satu kebanggaan, seperti yang disampaikan oleh Presiden dan ketua BPK.
Akhir kata, dia menyatakan, “Tapi merupakan motivasi untuk terus melakukan pencermatan dalam penataan sistem keuangan di Daerah, intinya hari ini dikumpulkan untuk menegaskan kembali bahwa proses pengelolaan anggaran negara terus transparan serta dilakukan dalam konsep pembangunan.”