Infoparlemensukabumi.com|| DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di ruang rapat DPRD, Komplek Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Jumat (12/9/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa hasil evaluasi gubernur menetapkan adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp24 miliar. Dana tambahan tersebut akan dialokasikan pada sektor prioritas, terutama perbaikan infrastruktur pascabencana.
“Alhamdulillah, evaluasi dari Pak Gubernur sudah selesai dan telah kita bahas bersama. Dari kenaikan Rp24 miliar, Rp10 miliar dialokasikan ke BLUD, dan Rp14 miliar difokuskan pada program prioritas, khususnya infrastruktur pascabencana,” jelas Budi.
Ia menegaskan, kesepakatan ini akan menjadi landasan penetapan Perubahan APBD 2025 agar segera mendapatkan nomor registrasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Harapan kami, Pemda dapat segera melaksanakan APBD perubahan ini secara efektif, terutama pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Sukabumi, Asep, yang menyebut hasil evaluasi telah dituangkan dalam Keputusan Nomor 903/Kep.563-BPKAD/2025. Menurutnya, penyempurnaan tersebut memastikan APBD Perubahan 2025 benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Dengan penyempurnaan ini, kita bisa segera menetapkan APBD Perubahan 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Asep.
Bupati Sukabumi juga mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan bahwa tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Prioritas kita jelas, yakni infrastruktur pascabencana dan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga,” pungkasnya.