Infoparlemensukabumi.com||Kamis 7 November 2024, Budi Azhar Mutawali, ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan seluruh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Statistik dari seluruh Indonesia hadir di acara tersebut.
Dalam Rakornas, Budi Azhar Mutawali menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mendukung program strategis nasional yang akan dimulai pada tahun 2025.
Menurut Budi kepada Media, Presiden memberikan instruksi agar pemerintah daerah mendukung dan mengimplementasikan program pusat di tahun mendatang melalui APBD. Dukungan ini bertujuan untuk menopang Astacita, yang merupakan visi pembangunan nasional.
Selain itu, Budi menyatakan bahwa para menteri koordinator dan menteri-menteri yang terkait dengan program Astacita di masing-masing kementerian memberikan arahan langsung kepada peserta Rakornas.
Dia menjelaskan, “Kami diminta untuk membantu mendorong program pemerintah pusat melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah.”
Budi Azhar menekankan bahwa peran pemerintah daerah, Polres, dan Kodim atau unsur Forkopimda sangat penting untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan pada Pilkada 2024.
Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan, “Kami didorong untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada agar berjalan damai dan sukses.”
Budi juga menjelaskan bahwa kehadiran DPMPTSP dalam Rakornas bertujuan untuk mempermudah alur investasi di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“DPMPTSP diminta memberikan kemudahan bagi investasi agar peluang kerja di daerah semakin terbuka,” tuturnya.
Sementara itu, kehadiran Badan Statistik juga menjadi sorotan penting dalam Rakornas. Pemerintah menekankan agar lembaga ini memperbaiki data-data yang kurang akurat di masa lalu. “Data yang sebelumnya kurang baik harus diperbaiki agar lebih akurat dan bermanfaat bagi kebijakan ke depan,” pungkasnya.