Infoparlremensukabumi.com||Setelah sebelumnya pemerintah daerah melalui wakil bupati Iyos Somantri menyampaikan pendapat bupati Sukabumi Marwan Hamai terhadap nota pengantar DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak.
Kini giliran fraksi fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rapat Paripurna bersama pemda Kamis, (30/3) menyampaikan tanggapan ataupun jawaban terhadap pendapat bupati atas rancangan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan pembahasan perda layak anak saat ini telah memasuki pandangan fraksi fraksi yang nantinya setelah pandangan bupati akan segara dilanjutkan pembahasannya melalui komisioner yakni komisi IV.
“Nanti akan dibahas melalui komisioner komisi IV jadi sesuai mitra kerja, jadi sekarang sudah diserahkan pada komisi IV untuk di pelajari betul betul supaya nanti bisa melahirkan perda seusai melalui mekanisme evaluasi gubernur,” ungkap Yudha kepara Media sesusai memimpin rapat paripurna, Kamis, (30/3).
Selain membahas raperda tentang kabupaten layak anak, kata Yudha juga penandatangan berita acara tiga raperda menjadi perda definitif dimana sebelumnya setelah mendapat evaluasi gubernur yakni Perda perpustakaan, Perda badan permusyawaratan Desa dan Perda Pengembangan Desa Wisata.
“Tadi juga mendengarkan laporan pertanggung jawaban bupati pada DPRD, tentang anggaran APBD tahun 2022, sudah penyampaian secara langsung didepan forum paripurna dan menyerahkan secara utuh laporan laporannya,” jelasnya.
“Nah tadi langsung masuk ke mekanisme pembahasan dilakukan oleh komisional dibawah badan anggaran nantinya akan ada per komisi komisi dengan mita mitra kerja terkait untuk membedah dan juga menganalisa laporan pertanggung jawaban bupati itu,” sambungnya.