Infoparlemensukabumi.com||Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi. Dalam audiensi bersama perwakilan DOB KSU yang diadakan pada Selasa, 10 Juni 1925, di ruang Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kabupaten Sukabumi, penegasan tersebut disampaikan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi oleh Sekda Ade Suryaman, dan dihadiri oleh perwakilan dari Komisi I DPRD, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, Bappelitbangda, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda.
Dalam pernyataannya, Budi Azhar Mutawali menyatakan bahwa DPRD menerima dan mendukung sepenuhnya aspirasi pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Ia juga menyatakan bahwa semua proses administratif telah selesai dan Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan.
Budi menyatakan bahwa proses pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara sudah mencapai tahap akhir. Setiap persyaratan administrasi telah dipenuhi, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Kita tinggal menunggu pencabutan moratorium pemekaran oleh Presiden.
Menurut Budi, setelah moratorium dicabut, proses pemekaran akan dimulai secara otomatis. Ia meminta semua orang untuk tetap konsisten dan terus memperjuangkan harapan masyarakat.
Saat ini kita hanya perlu menunggu tindakan dari Pemerintah Pusat. Pemekaran akan segera terjadi jika Presiden mencabut moratorium. Dia menekankan bahwa kita harus tetap istiqomah, terus berdoa, dan berjuang agar moratorium segera dicabut.
Dalam kesempatan ini, lembaga legislatif dan eksekutif menyatakan komitmen mereka untuk terus mendukung perjuangan pemekaran yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Selain itu, Budi meminta semua tokoh masyarakat Sukabumi untuk berpikir logis dan bijaksana demi masa depan kota.
Selama bertahun-tahun, harapan masyarakat telah diperjuangkan. Dengan demikian, dia menyimpulkan, “Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama, sembari menunggu keputusan Presiden tentang moratorium.”