Infoparlemensukabumi.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi akhirnya turun tangan tindaklanjuti permasalahan pembangunan peternakan ayam milik PT Male Karya Prima (MKP) di kawasan Bukit Bongas, Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung.
Pasalnya, aktivitas proyek pembangunan peternakan ayam tersebut menuai pro-kontra dari sejumlah warga setempat.
Menindak lanjuti hal tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi, menggelar pertemuan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sat Pol PP dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pihak Perusahaan di Kantor Kecamatan Gegerbitung, Rabu (21/1/2021).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara didampingi Wakil Ketua DPRD, Yudi Suryadikrama, dan jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi turun langsung menindak lanjuti permasalahan yang terjadi.
“Kehadiran Kami disini untuk menindak lanjuti aspirasi warga mengenai pembangunan kandang ayam yang dilakukan PT Male. Ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak negatif dari pembangunan itu,” ungkap Yudha Sukmagara kepada Media usai pertemuan, Rabu (20/01).
Lebih jauh Yudha menjelaskan, sebagai perwakilan rakyat, DPRD mencoba melakukan komunikasi dan meminta keterangan dari sejumlah dinas terkait permasalahan yang terjadi, mengingat salah satu hal yang dikeluhkan warga adalah dampak pembangunan yang sempat dilaporkan menyebabkan erosi.
“DLH kami ajak komunikasi karena ini yang paling penting. Lantaran dari aktivitas (pembangunan) PT Male ini telah terjadi erosi atau longsor sehingga materialnya menerjang saluran sungai dan lumpurnya memasuki area pesawahan,” kata Yudha.
Masih kata Dia, secara geografis wilayah Kecamatan Gegerbitung tercatat sebagai salah satu zona rawan longsor di Kabupaten Sukabumi.
“Kami khawatir dengan adanya pembangunan PT Male itu, dapat menjadi triger atau pemicu terjadinya bencana alam,” tukasnya.
Poin penting dalam pertemuan ini, sambung Yudha, salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang akan dilakukan Perusahaan untuk mengantisipasi jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, DPRD Kabupaten Sukabumi akan melakukan verifikasi lebih jauh terkait perizinan yang dikantongi Perusahaan peternakan ini.
Menurut Yudha, pertemuan antara DPRD, Pihak Perusahaan dan Dinas terkait dipastikan akan terus berlanjut.