Infoparlemensukabumi.com||Senin, 17 Maret, di Ruang Rapat PT PLN Indonesia Power UBP Palabuhanratu, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) periode 2025–2029. Diharapkan forum ini akan membantu pemerintah daerah dan dunia bisnis bekerja sama untuk membangun Sukabumi secara berkelanjutan.
Menurut Asep Japar, bupati Sukabumi, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar dalam hal industri, pariwisata, dan sumber daya alam. Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan sosial dan lingkungan selain pertumbuhan ekonomi.
Asjap menekankan bahwa peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan sangat penting, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang TJSPKBL telah ditetapkan oleh Pemkab Sukabumi sebagai upaya konkret untuk membuat pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) lebih terarah dan berdampak nyata, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, “Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta sangat diperlukan, sejalan dengan konsep pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media.”
Dalam hal legislatif, DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan forum ini. Hamzah Gurnita, Ketua Komisi II, menekankan betapa pentingnya bagi semua perusahaan untuk berpartisipasi dalam forum TJSPKBL. Dia mengatakan bahwa partisipasi aktif dari dunia usaha akan membantu menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hamzah menyatakan, “Kami ingin pastikan tidak ada perusahaan yang tidak tahu forum ini. Semua perusahaan harus aktif mendukung program pembangunan melalui CSR yang tepat sasaran.”
Bowo Pramono, yang saat ini menjabat sebagai Senior Manager PLTU Palabuhanratu dan ketua Forum TJSPKBL terpilih, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan. Saat ini, ada sekitar 280 perusahaan yang terdaftar di dinas tersebut, tetapi tidak semua dari mereka aktif dalam forum ini.
“Kami akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk bergabung dan menjadikan CSR sebagai budaya positif. Tantangan komunikasi masih menjadi tantangan,” kata Bowo.