Infoparlemensukabumi.com||Namanya kini mulai dikenal di dunia politik Kabupaten Sukabumi dengan nama Bayu Permana. Pria berusia 35 tahun ini, yang baru tiba di Daerah Pemilihan 2, dengan dukungan suara yang luar biasa, berhasil menorehkan sejarah.
Bayu memperoleh 23.199 suara pada Pemilu 2024, menempatkan mantan aktivis PMII ini di antara enam raja caleg Kabupaten Sukabumi.
Perjalanan Bayu menuju legislatif dipengaruhi oleh aktivitasnya sebagai aktivis dan partisipasinya dalam masalah lingkungan dan pesantren.
Bayu telah berpartisipasi dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan sebelum terjun ke politik. Ia adalah direktur Institut Desa Saba dan pendamping desa di Kementerian Desa.
Bayu menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian alam dengan berpartisipasi dalam komunitas Pangauban Cicatih Cimandiri Gunung Salak.
Ayah dua anak itu menyatakan, “Meskipun saya kini telah mengundurkan diri dari jabatan-jabatan tersebut akibat aturan larangan merangkap jabatan, saya tetap aktif di komunitas Pangauban.”
Bayu, seorang penggemar aktivitas luar ruangan, mengatakan bahwa salah satu hobinya adalah mendaki gunung, dan dia menyebut Gunung Merbabu dan Gunung Salak sebagai salah satu yang pernah dia daki. “Saya tidak sering mendaki gunung, tapi Gunung Salak adalah yang paling sering saya kunjungi, sedangkan Gunung Merbabu adalah yang paling jauh.”
SDN Leuwi Orok Parungkuda adalah tempat Bayu memulai pendidikannya. Dia kemudian bersekolah di SMP Islam Cipasung Tasikmalaya dan Madrasah Aliyah Unggulan Syamsul ‘Ulum. Dia melanjutkan pendidikannya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan menempuh jurusan manajemen di fakultas dakwah dan komunikasi.
Selain itu, Bayu saat ini melanjutkan pendidikan S2 di Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor dengan jurusan manajemen pendidikan.
Bayu memulai karir politiknya dari pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa dan keinginan untuk menyelesaikan masalah tata ruang dan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh. Menurutnya, penyelesaian masalah seringkali hanya bersifat parsial jika kita tidak masuk ke dalam sistem kebijakan.