Infoparlemensukabumi.com||Budi Azhar Mutawali, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, menyambut baik peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) oleh Pusat Pengawasan Pencegahan Korupsi (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2025. Diharapkan bahwa program ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
Menurutnya, IPKD MCP adalah alat strategis untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah selain sekadar sistem pemantauan.
Di DPRD Kabupaten Sukabumi, kami mendukung program ini sepenuhnya. Usai menghadiri peluncuran program secara online di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Rabu (5/3/25), dia menyatakan bahwa IPKD MCP KPK 2025 akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Menurut Budi, DPRD Kabupaten Sukabumi bersedia bekerja sama dengan pemerintah daerah dan KPK untuk menyukseskan program ini. Dia berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan IPKD MCP agar tidak hanya resmi, tetapi juga berjalan dengan baik.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi wacana,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah untuk memastikan bahwa semua program dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Budi juga menyoroti betapa pentingnya menjadikan IPKD MCP sebagai alat evaluasi yang nyata, bukan hanya skor yang harus dikumpulkan. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada pemerintah daerah yang konsisten dan serius melaksanakannya.