Infoparlemensukabumi.com||Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, yang diadakan di halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat, 25 April 2025, dihadiri oleh Budi Azhar Mutawali, S.IP, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Upacara berlangsung khidmat dengan tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Para forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan kepala perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi hadir.
Upacara diawasi oleh Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, yang juga membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan cita-cita nasional yang luar biasa menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, ia memaparkan delapan fokus strategis yang menjadi perhatian umum: swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Mari kita wujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (MUBAROKAH),” kata Bupati Asep Japar, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja sama untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Budi Azhar Mutawali, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, menyatakan bahwa Hari OTDA sangat penting karena merupakan kesempatan untuk meningkatkan semangat desentralisasi dalam pembangunan nasional.
Budi Azhar menyatakan, “Dengan tema tahun ini, kita diingatkan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 memerlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.”
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Sukabumi menyambut baik semangat otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong kemajuan daerah secara merata dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dan sinergi adalah kunci untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.