Infoparlemensukabumi.com||Hamzah Gurnita, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, sangat memperhatikan keluhan warga tentang pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Setelah melakukan reses kedua pada tahun 2025 di dua desa di Kecamatan Simpenan, Desa Cihaur dan Desa Kerta Jaya, itu disampaikan.
Selama kegiatan rekreasi tersebut, masalah pelayanan kesehatan menjadi topik utama yang dibicarakan oleh warga. Hamzah menyatakan bahwa keluhan tentang RSUD Palabuhanratu muncul hampir setiap kali dia hadir di masyarakat.
Alhamdulillah, reses kali ini berjalan lancar. Banyak masukan dari warga, terutama mengenai pelayanan di RSUD Palabuhanratu. Hamzah menyatakan pada hari Jumat (9/5/2) bahwa keluhan-keluhan ini telah berkembang menjadi masalah yang perlu kita selesaikan bersama.
Ia mengatakan bahwa sebagian orang merasa cemas ketika mereka dirujuk ke rumah sakit, dan bahwa layanan di sana bahkan menjadi “momok” bagi mereka. Hamzah menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati telah memperhatikan situasi ini dan bahwa langkah-langkah sistematis harus diambil untuk memperbaikinya.
Salah satu keluhan paling mencolok adalah kekurangan obat di RSUD; pasien sering diminta untuk menebus obat mereka di apotek luar. Karena itu, Hamzah dengan tegas meminta agar APH melakukan investigasi menyeluruh.
Ini tidak dapat diterima. Bayangkan seorang pasien yang sedang dirawat harus keluar rumah sakit untuk membeli obat-obatannya sendiri. Saya meminta APH melakukan audit RSUD Palabuhanratu secepat mungkin. Dia menegaskan bahwa suplier obat mungkin tidak membayar pihak rumah sakit karena mereka mungkin belum membayar. Akibatnya, mereka tidak akan memberikan kembali pasokan.
Hamzah juga memperhatikan kemungkinan praktik tidak sehat yang terlibat dalam rantai distribusi obat.
Kita harus curiga jika harga obat di toko hanya Rp10 ribu, tetapi di tempat lain bisa menjadi Rp20 ribu. Siapa pun yang bermain dan menyulitkan masyarakat harus dibongkar. “Tidak boleh ada yang menggunakan penderitaan orang untuk menghasilkan keuntungan,” tegasnya.