Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Uden Abdunnatsir, menyoroti sejumlah tantangan penganggaran yang dinilai semakin mendesak untuk diselesaikan pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar BPSDM Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Senin (17/11/2025).
Bimtek bertajuk “Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025” tersebut diikuti seluruh anggota Fraksi PKS bersama para legislator dari fraksi lainnya. Selama kegiatan, peserta mendalami materi terkait fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran, termasuk perkembangan kebijakan pusat dan provinsi yang memengaruhi arah pembangunan daerah.
Uden menyebut bahwa materi penganggaran menjadi salah satu fokus penting dalam bimtek. Menurutnya, banyak poin teknis yang selama ini membatasi ruang gerak DPRD akhirnya mendapatkan penjelasan lebih detail, mulai dari batas fiskal, aturan pembiayaan, hingga strategi perencanaan yang efektif namun tetap patuh regulasi.
Namun, ia tak menampik munculnya keresahan di kalangan peserta. Uden menilai anggota DPRD kini menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi yang semakin ketat. Kondisi ini berpotensi menghambat penyerapan aspirasi masyarakat, terutama usulan dengan kebutuhan biaya besar.
Salah satu isu yang diangkat Uden adalah penanganan kawasan permukiman kumuh, yang menurutnya menjadi salah satu sektor paling terdampak keterbatasan anggaran. Ia menilai berbagai rencana penataan kawasan hanya berhenti pada dokumen perencanaan tanpa ada realisasi di lapangan.
“Kami khawatir program-program besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat berulang kali tertunda hanya karena anggaran tidak memadai,” ujar Uden.
Uden kemudian mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa bimtek bukan sekadar forum peningkatan kapasitas, melainkan harus menjadi momentum lahirnya langkah nyata agar kebutuhan masyarakat tidak terus terhambat oleh kerasnya regulasi dan ketatnya fiskal.