Infoparlemensukabumi.com||Ayep Zaki, Wali Kota Sukabumi, meminta pimpinan partai koalisi dan anggota fraksi DPRD untuk menanggapi rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi secara langsung dan menjawab pertanyaan publik tentang program wakaf dana abadi. Sabtu malam, 19 April 2025, pertemuan diadakan di rumah dinas wali kota.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh delapan partai koalisi: PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Hanura. Mendampingi wali kota, Bobby Maulana, Wakil Wali Kota Sukabumi, dan Bagian Hukum Pemkot Sukabumi turut hadir.
Menurut Wali Kota Ayep Zaki, dalam pertemuan tersebut, program wakaf merupakan salah satu dari 19 janji politik yang dibuat kepada masyarakat Kota Sukabumi selama kampanye. Dia menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen yang harus dipenuhi oleh warga sebagai tanggung jawab moral dan politik.
“Program wakaf atau dana abadi ini adalah amanat dari rakyat yang telah mempercayakan mandat kepada kami (melalui Pilkada). Kami harus melakukannya. Di depan para anggota legislatif dan pimpinan partai, Ayep Zaki menyatakan bahwa keadilan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warga Kota Sukabumi bukan hanya janji kampanye.
Selain itu, Ayep Zaki meminta seluruh bagian legislatif untuk bekerja sama untuk mempercepat pembentukan regulasi yang diperlukan agar program wakaf dana abadi dapat dilaksanakan secara cepat, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pertemuan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat meningkatkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kota Sukabumi yang lebih sejahtera, berkompetisi, dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan bersama.
Hasen Candra, sekretaris DPD Partai Golkar Kota Sukabbumi, mengkonfrimasi pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa semua delapan partai koalisi pengusung dan pendukung Wali Kota, Wakil Wali Kota Ayep Zaki, Bobby Maulana, yang hadir, diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka tentang rekomendasi Bapemperda yang diberikan oleh DPRD.