Infoparlemensukabumi.com || DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong PT Star Energy Geothermal Salak agar memberikan porsi lebih besar bagi masyarakat sekitar dalam kesempatan kerja, sekaligus ikut memperkuat pembangunan di kawasan yang terdampak aktivitas perusahaan.
Dorongan tersebut mencuat dalam rapat kerja dan audiensi yang melibatkan DPRD Kabupaten Sukabumi, sejumlah perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan Kalapanunggal, pihak perusahaan, serta Paguyuban Masyarakat Kaki Gunung Salak.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah akses masyarakat lokal terhadap informasi dan kesempatan kerja.
Warga Kecamatan Kalapanunggal dan wilayah sekitarnya diharapkan memperoleh prioritas selama memenuhi kompetensi dan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
Untuk mendukung hal tersebut, DPRD meminta proses rekrutmen dibuat lebih terbuka dan mudah dipantau masyarakat.
Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja diharapkan dapat disampaikan secara berkala melalui koordinasi antara perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
Sistem tersebut dinilai penting agar informasi lowongan tidak hanya beredar di lingkungan tertentu, tetapi dapat diakses secara luas oleh masyarakat setempat.
DPRD juga mendorong perusahaan menyampaikan data ketenagakerjaan kepada instansi pemerintah secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana warga lokal telah terserap dalam kegiatan operasional perusahaan.
Dalam proses penerimaan tenaga kerja, DPRD juga menegaskan perlunya menjaga mekanisme rekrutmen tetap bersih dan profesional.
Segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar resmi dalam proses penerimaan pekerja diminta untuk dicegah agar tidak merugikan pencari kerja.
Selain persoalan tenaga kerja, kondisi jalan di kawasan Kalapanunggal hingga Kabandungan turut mendapat perhatian.
DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum bersama PT Star Energy Geothermal Salak melakukan pemetaan terhadap ruas yang mengalami kerusakan berat dan menentukan pola penanganannya.
Pembiayaan perbaikan dapat dibahas melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan perusahaan, termasuk dengan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sesuai ketentuan.
DPRD menilai infrastruktur jalan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Karena itu, wilayah yang menerima dampak langsung dari kegiatan usaha perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Panas Bumi juga didorong agar memberikan manfaat yang lebih terasa bagi kecamatan penghasil maupun wilayah terdampak.
Selain untuk infrastruktur, anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Aspek transportasi perusahaan juga masuk dalam rekomendasi DPRD.
Dinas Perhubungan diminta meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan berat milik perusahaan maupun mitra kerja agar operasionalnya tetap sesuai dengan kapasitas jalan yang dilalui.
Pengaturan waktu operasional juga dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat serta menekan risiko kerusakan jalan.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap hasil audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh perusahaan dan perangkat daerah terkait.
Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting agar keberadaan kegiatan panas bumi tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, kualitas infrastruktur, serta pelayanan publik bagi masyarakat sekitar.