Infoparlemensukabumi.com || Penguatan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu fokus pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperbaiki sistem pengelolaannya agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Banggar DPRD Kota Sukabumi menilai peningkatan PAD penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Semakin kuat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat diharapkan dapat dikurangi secara bertahap.
Pembahasan diarahkan pada pemetaan berbagai potensi penerimaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah daerah juga didorong memperbaiki kualitas basis data wajib pajak maupun objek pajak sehingga penetapan target penerimaan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang lebih akurat.
Selain memperluas potensi penerimaan, tata kelola pemungutan turut menjadi perhatian.
Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat membantu menciptakan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah, cepat, serta dapat dipantau secara transparan.
Perbaikan sistem tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.
Banggar DPRD bersama BPKPD juga mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih aktif mengidentifikasi potensi pendapatan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.
Evaluasi terhadap capaian penerimaan perlu dilakukan secara berkala agar hambatan maupun potensi yang belum tergarap dapat diketahui lebih cepat.
Koordinasi antarperangkat daerah dinilai menjadi bagian penting karena peningkatan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Setiap sektor yang memiliki potensi penerimaan perlu didukung data, pengawasan, dan pelayanan yang terintegrasi agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat.
Optimalisasi PAD diharapkan tidak dilakukan dengan sekadar menambah beban baru, melainkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, pembenahan administrasi, serta pengurangan potensi kebocoran.
Peran masyarakat dan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.
Kemudahan prosedur, kepastian aturan, serta pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
DPRD Kota Sukabumi berharap penguatan PAD dapat menghasilkan manfaat yang kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, serta berbagai program pembangunan prioritas.
Melalui pembenahan tata kelola dan koordinasi antara legislatif, pemerintah daerah, serta perangkat terkait, kemampuan fiskal Kota Sukabumi diharapkan semakin kuat, transparan, dan mampu menopang pembangunan secara berkelanjutan.