
Infoparlemensukabumi.com || DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong dua regulasi daerah di bidang lingkungan segera diterjemahkan menjadi langkah konkret, terutama untuk menjaga daya dukung alam dan keberlanjutan sumber air.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menilai keberhasilan sebuah Perda tidak cukup diukur dari proses pembentukannya, tetapi dari perubahan yang dapat dirasakan masyarakat setelah regulasi tersebut dijalankan.
Dua aturan yang menjadi perhatian yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air atau Perda Patajanala.
Menurut Bayu, kedua regulasi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekologis Kabupaten Sukabumi.
Berbagai persoalan lingkungan, mulai dari banjir, longsor, pergerakan tanah, kebakaran hingga berkurangnya ketersediaan air bersih pada musim kemarau dinilai menjadi alasan kuat agar perlindungan lingkungan dilakukan secara lebih terencana.
Ia menilai pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan batas kemampuan lingkungan.
Karena itu, Perda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan fungsi ekologis.
Pemanfaatan lingkungan, menurut Bayu, tidak semestinya hanya dilihat dari nilai ekonominya.
Manfaat seperti ketersediaan air, kualitas udara, perlindungan kawasan, hingga kemampuan alam mengurangi risiko bencana juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan.
Perhatian lain diarahkan pada pelaksanaan Perda Patajanala.
Regulasi tersebut memberikan ruang terhadap pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan perlindungan kawasan sumber air.
Bayu berpandangan bahwa kearifan lokal tidak cukup hanya dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya.
Praktik masyarakat yang terbukti membantu menjaga mata air, kawasan resapan, maupun keseimbangan lingkungan dapat dikembangkan menjadi bagian dari strategi perlindungan ekologis daerah.
DPRD juga menilai tahap setelah penetapan Perda menjadi tantangan yang tidak kalah penting.
Pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, serta masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama agar ketentuan yang telah dibuat dapat diterapkan secara konsisten.
Bayu mendorong agar kedua Perda tersebut ditindaklanjuti melalui program, kebijakan teknis, pengawasan, dan kegiatan yang memiliki ukuran keberhasilan jelas.
Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah semakin terlindunginya kawasan ekologis, terjaganya sumber air, serta berkurangnya tekanan terhadap lingkungan.
Menurutnya, kebijakan lingkungan juga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Perlindungan alam perlu terhubung dengan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap keberadaan dua Perda tersebut dapat memperkuat arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Pemanfaatan potensi daerah tetap dapat berjalan, namun harus dibarengi upaya menjaga keseimbangan alam agar sumber daya yang ada tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi tetap tersedia bagi generasi mendatang.
Bapemperda menekankan bahwa perlindungan lingkungan dan sumber air membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing agar regulasi yang telah ditetapkan benar-benar menghasilkan dampak nyata di lapangan.
