DPRD Kota Sukabumi Bahas Penyesuaian RTRW 2022–2042, Mitigasi Bencana hingga LP2B Jadi Perhatian

Infoparlemensukabumi.com || Arah penataan ruang Kota Sukabumi untuk dua dekade ke depan kembali menjadi pembahasan DPRD melalui rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022–2042.

Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Wawan Juanda menyampaikan penjelasan mengenai rencana perubahan regulasi tersebut dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (6/11/2026).

Penyesuaian RTRW dinilai diperlukan agar kebijakan pemanfaatan ruang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan pembangunan kota, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta kondisi spasial yang terus berubah.

Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting karena perencanaan tata ruang membutuhkan informasi wilayah yang semakin akurat sebagai dasar menentukan fungsi dan arah pengembangan kawasan.

Wawan menjelaskan, proses peninjauan kembali terhadap RTRW telah mendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Nomor PB.01/144-200/I/2026 tertanggal 29 Januari 2026.

Dalam rancangan perubahan tersebut, sejumlah aspek strategis akan menjadi bagian dari penataan ruang Kota Sukabumi.

Salah satunya adalah penguatan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim agar pengembangan wilayah tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan ketahanan lingkungan.

Perlindungan kawasan lindung serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B juga masuk dalam cakupan pembahasan.

Selain itu, perubahan RTRW akan mengatur pengembangan kawasan budi daya, sistem jaringan prasarana, serta struktur perkotaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Sukabumi.

DPRD memandang dokumen tata ruang memiliki posisi penting karena menjadi acuan bagi berbagai kebijakan pembangunan dan pemanfaatan wilayah.

Karena itu, proses pembahasannya diharapkan mampu menghasilkan pengaturan yang memberikan kepastian terhadap pengembangan kawasan tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Pada rapat paripurna yang sama, DPRD Kota Sukabumi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pembahasan perubahan RTRW selanjutnya menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kota Sukabumi dengan kebijakan penataan ruang hingga tahun 2042.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *