Warga Nyalindung Curhat Soal Pajak Kendaraan dan Bansos Saat Reses DPRD Jabar

INFOPARLEMENSUKABUMI.COM || Berbagai aspirasi disampaikan warga Kampung Pasirmunding, Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar Jumat (8/5/2026).

Dalam dialog bersama masyarakat tersebut, persoalan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bantuan sosial menjadi keluhan utama warga. Masyarakat berharap pemerintah kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan seperti tahun sebelumnya karena dinilai sangat membantu warga yang menunggak pajak.

“Saya berharap program pemutihan pajak bisa kembali diberlakukan karena sangat membantu masyarakat kecil,” ujar salah seorang warga saat sesi penyampaian aspirasi.

Selain itu, warga juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang dianggap belum tepat sasaran. Sejumlah warga miskin disebut belum menerima bantuan meski sudah diajukan dalam pendataan oleh pihak RT maupun desa.

Seorang ketua RT mengaku telah mengusulkan beberapa warga lanjut usia dan masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan, namun hingga kini belum terealisasi.

“Saya sudah mengusulkan warga yang memang layak menerima bantuan, tetapi justru ada yang tidak dapat, sementara yang kondisi ekonominya mampu masih menerima,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Jaenudin mengatakan aspirasi terkait pemutihan pajak kendaraan akan diteruskan kepada dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun menurutnya, program tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan daerah.

Sementara terkait bantuan sosial, Jaenudin menjelaskan bahwa data penerima mengacu pada data Program Keluarga Harapan (PKH) yang sifatnya dinamis dan terus diperbarui secara berkala.

“Data warga miskin itu terus berubah dan diperbarui sesuai usulan dari bawah. Karena itu masyarakat perlu aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat terus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pendamping PKH agar proses pembaruan data penerima bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat sebenarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *