Infoparlemensukabumi.com||Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan kritik terhadap arah pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Gedung Juang 45 pada Rabu (8/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wawan mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Sukabumi saat ini berada di kisaran 8 persen, angka yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.
“Pengangguran masih menjadi persoalan serius, begitu juga dengan kemiskinan yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD telah menyerahkan pokok-pokok pikiran hasil reses masyarakat yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2017. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Menurutnya, Musrenbang memiliki peran penting sebagai wadah sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“DPRD akan memastikan kebijakan pembangunan tidak melenceng dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis turut menjadi sorotan, di antaranya penguatan ekonomi berbasis UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi persoalan klasik yang harus segera ditangani secara serius,” katanya.
Lebih lanjut, Wawan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan bukan sekadar proyek besar, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke masyarakat kecil,” ungkapnya.
Meski mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang cukup baik, ia menilai hal tersebut belum cukup apabila tidak diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“Kita harus memperkuat kebersamaan. Pembangunan yang efektif hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi yang solid antara semua pihak,” pungkasnya.