Infoparlemensukabumi.com || DPRD Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) agar tetap masuk dalam APBD Tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama ratusan pengurus RT dan RW di Ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Rabu (20/5/2026).
Audiensi tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat terkait keberlanjutan program lingkungan yang dinilai memiliki dampak langsung bagi kebutuhan warga di tingkat kewilayahan.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan bahwa P2RW telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RKPD dan hasil pembahasan paripurna DPRD, sehingga program tersebut seharusnya tetap menjadi bagian dari penganggaran tahun 2026.
“P2RW sudah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan proses teknis dan administrasinya agar program tetap berjalan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat, unsur pimpinan dan anggota DPRD turut menandatangani fakta integritas untuk memperjuangkan keberlanjutan program tersebut.
Selain persoalan P2RW, audiensi juga membahas keterlambatan pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), keterlibatan RT/RW dalam pengelolaan dana kelurahan, hingga realisasi program Dana Abadi yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah.
DPRD menilai sejumlah persoalan tersebut berkaitan dengan sinkronisasi data dan proses administrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Koordinator audiensi, Mauli Fahlevi Prawira, mengatakan pihak RT dan RW berharap pemerintah daerah memberikan kepastian terhadap program-program lingkungan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami hanya ingin ada kepastian bahwa program lingkungan dan hak masyarakat tetap diperhatikan dan tidak dihilangkan,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Forum RT/RW menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mempertahankan P2RW dalam APBD 2026, memastikan insentif kader dibayarkan tepat waktu, melibatkan RT/RW dalam pengelolaan dana kelurahan, serta merealisasikan program Dana Abadi.
DPRD Kota Sukabumi memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan optimal.