Infoparlemensukabumi.com || Sikap Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya memunculkan beragam tanggapan dari sejumlah pihak.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Pareira, menilai tindakan Rojab merupakan sikap pribadi yang berkaitan dengan respons terhadap dinamika hukum mengenai polemik ijazah Wakil Presiden.
Menurut Andreas, keputusan tersebut tidak lahir dari arahan resmi partai. Ia menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada kader untuk melakukan tindakan serupa.
Meski demikian, Andreas menyebut langkah yang diambil Rojab sebagai bentuk keberanian moral berdasarkan penilaian politik dan hukum yang diyakini secara pribadi.
Dengan demikian, sikap Rojab tidak dapat dipandang sebagai kebijakan kelembagaan partai, melainkan keputusan individu sebagai seorang kader sekaligus pejabat publik.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih.
Ia menilai tindakan menurunkan foto Wakil Presiden dari ruang kerja pejabat publik perlu dilihat secara hati-hati karena berhubungan dengan penghormatan terhadap simbol dan lembaga negara.
Taufik juga menyampaikan pandangan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari polemik tersebut tidak serta-merta menyatakan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden bermasalah secara administratif.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian membuat tindakan Rojab menjadi perbincangan karena menyentuh dua aspek sekaligus, yakni ekspresi politik pribadi dan posisi seseorang sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah.
Sebelumnya, Rojab Asyari yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruang kerjanya.
Rojab menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan sikap politik pribadi dalam merespons perkembangan hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden.
Ia juga menyebut penurunan foto dilakukan untuk sementara waktu sembari menunggu adanya perkembangan maupun kepastian hukum lain yang menurutnya dapat menjelaskan persoalan tersebut.
Peristiwa ini selanjutnya memunculkan perbedaan penilaian mengenai batas antara sikap politik individu dengan tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik.