Bandung — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar Sarasehan Nasional yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Barat, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, serta kalangan akademisi. Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung, pada Rabu (10/12/2025).
Sarasehan Nasional ini secara resmi dibuka oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan penyusunan Undang-Undang tentang obligasi daerah, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan kepastian bagi para pemangku kepentingan, khususnya investor yang berminat berinvestasi melalui obligasi daerah.
Mengusung tema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”, sarasehan ini menjadi forum dialog lintas sektor yang strategis. Selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, forum ini juga bertujuan memperdalam pemahaman mengenai obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan alternatif guna mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkokoh ketahanan bangsa di tengah dinamika dan perubahan geopolitik global. Menurutnya, sarasehan kebangsaan diharapkan mampu meneguhkan nilai-nilai kebangsaan serta meningkatkan ketangguhan nasional yang berlandaskan ideologi bangsa.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa kehadirannya dalam sarasehan nasional tersebut merupakan wujud komitmen DPRD dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan.
Ia menambahkan bahwa sarasehan ini memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam memandang obligasi daerah sebagai peluang pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, sehingga ke depan mampu memanfaatkan instrumen obligasi secara efektif dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah,” pungkasnya.