Infoparlemensukabumi.com | DPRD Kota Sukabumi menggelar dua rapat paripurna penting yang membahas sejumlah agenda strategis pembangunan daerah, Sabtu (20/6/2026). Agenda tersebut meliputi penyampaian pendapat Wali Kota Sukabumi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif serta jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan rencana penyertaan modal kepada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Sukabumi (Perseroda).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus upaya menekan angka pengangguran terbuka.
Menurut Ayep Zaki, Raperda Pemberdayaan Ekonomi Kreatif merupakan langkah strategis yang dapat memberikan kepastian hukum serta dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan insan kreatif di Kota Sukabumi.
“Ekonomi kreatif harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong pembahasan lebih mendalam terkait tujuan pembentukan regulasi, ruang lingkup subsektor ekonomi kreatif, pemetaan potensi sumber daya lokal, hingga strategi implementasi yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Pada agenda berikutnya, Wali Kota menyampaikan jawaban atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi kembali mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Ayep Zaki, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, di antaranya optimalisasi dana transfer pusat, penguatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemutakhiran data objek pajak, serta pemanfaatan teknologi melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik pada sektor pajak tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp46,95 miliar, Wali Kota menjelaskan bahwa sebagian dana tersebut akan dialokasikan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2026 untuk mendukung program-program prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD murni.
Sementara itu, mengenai rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp10,5 miliar kepada PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda), Ayep Zaki menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, penguatan modal BPR tidak hanya bertujuan mempertahankan kepemilikan saham pengendali pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Penguatan permodalan BPR harus berdampak langsung terhadap kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha kecil sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Sukabumi juga memastikan seluruh proses investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan dukungan studi kelayakan independen, rencana bisnis yang terukur, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.