Infoparlemensukabumi.com || Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 lebih diarahkan pada penguatan kemampuan fiskal daerah sekaligus memperbesar manfaat anggaran bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Asri Mulyawati, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Menurut Fraksi Golkar, APBD tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan. Anggaran daerah harus mampu menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah komposisi pendapatan daerah.
Dalam rancangan APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sekitar Rp897,5 miliar, sedangkan penerimaan transfer berada di kisaran Rp3,266 triliun.
Fraksi Golkar menilai komposisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Kabupaten Sukabumi masih sangat dipengaruhi oleh dana dari pemerintah pusat.
Karena itu, kemampuan menghasilkan pendapatan dari potensi daerah sendiri perlu terus diperkuat.
Optimalisasi pajak dan retribusi melalui digitalisasi, pembaruan basis data, pengawasan, serta perluasan sumber penerimaan menjadi salah satu langkah yang didorong.
Namun, peningkatan PAD tersebut diminta tetap dilakukan secara proporsional dan tidak menambah tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
Selain itu, piutang pajak yang tercatat sekitar Rp206,22 miliar juga menjadi perhatian.
Golkar meminta pemerintah daerah memiliki strategi penagihan yang lebih terukur, termasuk memperbaiki data wajib pajak dan menentukan target penyelesaian piutang secara bertahap.
Sejumlah sektor ekonomi juga dinilai masih menyimpan peluang peningkatan penerimaan.
Potensi tersebut antara lain terdapat pada pariwisata, perikanan, pertambangan, properti, serta pengembangan kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu.
Dari sisi belanja, rancangan APBD 2027 mencatat kebutuhan sekitar Rp4,240 triliun.
Fraksi Golkar meminta setiap pengeluaran dievaluasi berdasarkan manfaat yang dihasilkan, terutama untuk pelayanan dasar dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Belanja pegawai yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,599 triliun turut menjadi bahan perhatian.
Menurut fraksi, komposisi belanja perlu terus diseimbangkan agar tersedia ruang yang lebih besar bagi program pembangunan dan pelayanan publik.
Penataan tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Bidang infrastruktur menjadi salah satu sektor yang didorong mendapatkan perhatian lebih besar.
Belanja modal dalam rancangan APBD 2027 berada di kisaran Rp556,12 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp267,37 miliar dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
Golkar meminta pembangunan diarahkan pada infrastruktur yang mampu membuka konektivitas, memperlancar kegiatan ekonomi, serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Ruas jalan penghubung antarkawasan, jaringan irigasi pertanian, air bersih, sanitasi, hingga akses menuju destinasi wisata dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari prioritas.
Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang luas serta memiliki kerawanan bencana juga menjadi perhatian.
Fraksi Golkar menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga sekitar Rp25 miliar dan meminta anggaran tersebut didukung dengan sistem mitigasi yang lebih kuat.
Penanganan bencana, menurut fraksi, tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kejadian. Pencegahan melalui penguatan infrastruktur, tata ruang, kesiapsiagaan, serta edukasi masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian.
Di luar itu, sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan dukungan terhadap desa tetap diminta menjadi bagian utama dari penyusunan belanja daerah.
Fraksi Golkar juga mencermati proyeksi SiLPA sekitar Rp88,58 miliar dan defisit anggaran sekitar Rp68,58 miliar.
Asri menilai proyeksi tersebut harus dibuat realistis berdasarkan kemampuan kas, kewajiban daerah, serta kapasitas penyerapan anggaran.
Perencanaan yang terlalu optimistis dinilai dapat menimbulkan persoalan pada saat pelaksanaan apabila program tidak dapat direalisasikan sesuai target.
Karena itu, DPRD mendorong agar pembahasan APBD 2027 dilakukan secara lebih rinci antara legislatif dan pemerintah daerah.
Fraksi Golkar berharap hasil akhirnya mampu menghasilkan struktur anggaran yang lebih sehat, memperkuat sumber pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, serta memberikan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.