Inforparlemensukabumi.com || Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan di tingkat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Iwan Ridwan, saat memimpin kunjungan kerja pengawasan ke lokasi tambang PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Rabu (19/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Iwan Ridwan didampingi jajaran DPMPTSP, Bapenda, Satpol PP, Camat Cicantayan, Camat Gunungguruh, serta Kepala Desa Sukadamai dan Kepala Desa Sinaresmi.
Menurut Iwan, dari hasil pengawasan yang dilakukan, PT Indocement dinilai telah menunjukkan kepatuhan yang baik dalam aspek perizinan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi untuk komoditas pasir kuarsa disebut telah tersedia, sementara dokumen UKL-UPL juga dilaporkan secara rutin setiap semester kepada instansi terkait.
“Saya mengapresiasi PT Indocement karena dari sisi perizinan IUP-nya lengkap. UKL-UPL juga rutin dilaporkan setiap semester,” ujar Iwan.
Meski demikian, Komisi I DPRD meminta transparansi dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan terus diperkuat. Salah satunya dengan menembuskan laporan UKL-UPL kepada pemerintah kecamatan yang wilayahnya berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
“Laporan UKL-UPL perlu ditembuskan dan diketahui Pemerintah Kecamatan Cicantayan dan Gunungguruh. Ini penting agar pengawasan dan koordinasi di tingkat wilayah berjalan dengan baik,” katanya.
Iwan menegaskan, kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Dengan kepatuhan yang konsisten, keberadaan industri pertambangan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Selain menyoroti aspek perizinan dan lingkungan, DPRD juga mengapresiasi langkah perusahaan yang siap memutasi kendaraan operasional menggunakan pelat nomor Kabupaten Sukabumi. Menurut Iwan, langkah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor.
“Kami mengapresiasi kesiapan perusahaan mendukung kemandirian fiskal Pemkab Sukabumi melalui mutasi kendaraan operasional ke Kabupaten Sukabumi. Pajaknya tentu ikut membantu pembangunan daerah,” ujarnya.
Terkait program TJSL, Iwan meminta perusahaan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah kecamatan dan desa agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya meminta agar TJSL selalu dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan desa. Dengan begitu, program yang diberikan perusahaan dapat bersinergi dengan rencana pembangunan desa,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan PT Indocement tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui aktivitas usahanya, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar.
“Saya berharap perusahaan ini terus berkembang dan maju sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.