
Inforparlemensukabumi.com || Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ramzi Akbar Yusuf menegaskan pentingnya peran lembaga legislatif dalam membangun ekosistem regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Ramzi saat menghadiri UMKM Summit 2026 yang digelar Bidang Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Korporasi (Boemkraf) DPP PKS, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis dalam melihat berbagai potensi ekonomi daerah, kemudian menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan regulasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagaimana kita di DPRD ekosistemkan peraturan daerah yang terarah di masyarakat,” ujar Ramzi.
Ia menilai UMKM merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun pemerintah maupun DPRD harus mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.
“Kita sebagai dewan harus memikirkan bagaimana cara UMKM terus naik, jangan sampai turun. UMKM ini menopang perekonomian Indonesia,” katanya.
Ramzi menambahkan, tugas DPRD tidak hanya sebatas membentuk peraturan, tetapi juga memastikan regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan melalui program pemerintah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, potensi yang dimiliki setiap daerah harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Dengan regulasi yang tepat, berbagai potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan untuk memperkuat UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita sebagai dewan bagaimana melihat potensi, membuat peraturannya, dan diturunkan ke masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga ekosistem usaha di Kabupaten Sukabumi dapat tumbuh lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
