infoparlemensukabumi.com || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Dadang Hermawan, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi nelayan pesisir, mulai dari terbatasnya akses terhadap rumpon hingga lemahnya pengawasan wilayah laut yang dinilai berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal.
Hal tersebut disampaikan Dadang Hermawan saat mengikuti audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi nelayan disampaikan sebagai bahan masukan untuk diperjuangkan melalui DPRD hingga pemerintah pusat.
Menurut Dadang, sektor perikanan merupakan salah satu potensi strategis Kabupaten Sukabumi yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia mengungkapkan, DPRD Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah ikut mendorong berbagai aspirasi nelayan, termasuk mengenai regulasi pemanfaatan benih bening lobster (BBL) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Upaya tersebut akan terus dilanjutkan agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat bagi nelayan tradisional.
“Kami akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Harapannya, regulasi yang diterapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi nelayan lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Dadang Hermawan.
Selain persoalan regulasi, Dadang juga menyoroti keberadaan rumpon yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, nelayan tradisional masih menghadapi berbagai kendala dalam membangun maupun memanfaatkan rumpon akibat terbatasnya akses dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Ia menilai kemudahan akses terhadap sarana penangkapan ikan perlu menjadi perhatian agar nelayan kecil memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga mengangkat pentingnya peningkatan pengawasan wilayah perairan, terutama terhadap aktivitas kapal-kapal berkapasitas besar yang beroperasi di perairan Sukabumi. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus melindungi kepentingan nelayan lokal.
“Kami berharap pengawasan di wilayah laut dapat semakin ditingkatkan sehingga potensi kelautan Kabupaten Sukabumi benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pesisir,” katanya.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dan rekomendasi DPRD kepada pemerintah maupun instansi terkait, termasuk kepada pemerintah pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.
Dadang Hermawan berharap ke depan lahir berbagai kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi nelayan kecil, memperkuat perlindungan terhadap aktivitas perikanan tradisional, serta mendorong pemanfaatan potensi laut Kabupaten Sukabumi secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.