
infoparlemensukabumi.com|| Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat Kepala Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US, menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Paoji Nurjaman.
Paoji meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi, khususnya dalam proses penjaringan dan seleksi calon kepala desa. Menurutnya, tahapan seleksi harus mampu memastikan calon pemimpin desa memiliki integritas, kesehatan, serta rekam jejak yang baik.
Ia mengaku prihatin karena kasus tersebut terjadi di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang memiliki potensi pariwisata cukup besar. Kecamatan Ciemas sendiri merupakan salah satu kawasan yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari destinasi wisata Kabupaten Sukabumi.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Apalagi wilayah tersebut memiliki potensi wisata yang harus dijaga. Bukan hanya citra desanya, tetapi juga nama baik pemerintah dan masyarakat,” ujar Paoji, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, apabila seorang aparatur desa terbukti melakukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara objektif tanpa dipengaruhi kedudukan atau jabatan yang dimiliki.
Paoji menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, ia meminta seluruh proses terhadap kasus tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum. Jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda,” tegasnya.
Ia juga berharap kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala desa dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Sukabumi agar menjauhi penyalahgunaan narkotika serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Menurut Paoji, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak pihak. DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat harus membangun pengawasan secara bersama-sama.
Ia menilai munculnya gerakan masyarakat di wilayah Dapil VI yang sebelumnya menyuarakan pemberantasan narkoba merupakan modal penting untuk memperkuat upaya pencegahan.
“Mari kita lakukan pengawasan bersama. DPRD, pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran dalam memerangi narkoba,” katanya.
Paoji menilai masih ditemukannya kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan perlu dilakukan secara konsisten. Menurutnya, setiap kelemahan dalam sistem harus menjadi bahan evaluasi agar dapat diperbaiki.
Selain mendorong penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi, Paoji secara khusus meminta agar mekanisme seleksi calon kepala desa diperketat. Pemeriksaan kesehatan dan tes narkotika, menurutnya, harus benar-benar dilakukan secara objektif dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Ia mengingatkan bahwa kepala desa merupakan figur yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari sehingga harus memiliki kondisi kesehatan, integritas, serta keteladanan yang baik.
“Tes kesehatan dan narkoba dalam proses pencalonan kepala desa harus dilakukan secara serius, bukan hanya formalitas. Hasil pemeriksaan harus menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan calon,” ungkapnya.
Paoji menyebut pada 2027 mendatang diperkirakan terdapat sekitar 220 desa di Kabupaten Sukabumi yang akan mengikuti proses pemilihan kepala desa. Jumlah tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan mekanisme seleksi yang lebih ketat dan transparan.
Ia berharap proses penjaringan nantinya benar-benar mampu menghasilkan calon kepala desa yang memiliki kompetensi serta bebas dari persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemerintahan desa.
Menurutnya, persyaratan pemeriksaan kesehatan dan narkotika bukan sesuatu yang berlebihan. Bahkan, berbagai jabatan publik lainnya juga menerapkan persyaratan serupa sebagai bagian dari proses memastikan kesiapan calon.
“Kepala desa merupakan pemimpin yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat sekaligus menjadi contoh di lingkungannya. Karena itu, pemeriksaan kesehatan dan narkoba harus benar-benar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Paoji.
