Infoparlemensukabumi.com||Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali berjanji akan mengawal dan berkomitmen terhadap aspirasi guru honorer setelah ribuan guru berunjuk rasa ke gedung DPRD 30 januari 2025 lalu.
Mereka berharap dapat mengganti status paruh waktu mereka menjadi penuh waktu. Dia berkomitmen untuk memperjuangkan keputusan akhir, meskipun pemerintah pusat—khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)—adalah yang bertanggung jawab atasnya.
Budi dan perwakilan guru honorer R3 setuju untuk mendukung aspirasi mereka dan setuju untuk menyampaikan semuanya. Dia juga akan berusaha mendukung kepastian hukum status R3.
“Kami juga akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi, tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk tenaga kesehatan dan lainnya, agar dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan anggaran,” katanya.
“Kami sudah bersepakat untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman honorer R3 agar bisa terwujud,” kata Budi.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa peraturan saat ini dan harapan guru honorer yang dikontrak untuk R3 ke depan tidak lagi memerlukan tes. Ini karena mereka sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).