Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, angkat bicara soal keluhan warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 2. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mencarikan solusi konkret.
“Pemerintah daerah harus turun tangan. Saya akan coba komunikasikan. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk membantu warga,” kata Budi kepada Media.
Salah satu kasus yang mencuat dialami keluarga Ibu Eem, warga Kampung Kembang Kuning, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar. Rumahnya mengalami kerusakan akibat proyek tol, dan selama empat tahun terakhir ia terpaksa tinggal di tempat tidak layak huni. Hingga kini, ganti rugi yang dijanjikan pihak terkait tak kunjung diterima.
Budi mengungkapkan, DPRD telah berkoordinasi dengan Bupati Sukabumi untuk mendorong penyelesaian masalah tersebut. “Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Bupati. Beliau berencana memanggil Kepala Desa, BPN, dan pihak terkait lain untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Bocimi memang penting untuk memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa proyek strategis tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat.
“Pembangunan tol harus tetap berjalan, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Kita harus hadir untuk mereka,” tegas Budi.
DPRD Sukabumi berharap proses ganti rugi segera dituntaskan agar warga terdampak memperoleh haknya secara adil dan dapat kembali hidup dengan layak.