Infoparlemensukabumi.com||Dalam menghadapi tekanan fiskal tahun 2026 akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk menyesuaikan arah program kerja. Fokus utama diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah OPD, Perumda, serta mitra strategis keuangan daerah. Rapat digelar selama dua hari, Senin dan Selasa (6–7 Oktober 2025), di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Bank BJB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda di Kabupaten Sukabumi, di antaranya Perumda AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menjelaskan bahwa berkurangnya anggaran daerah hingga lebih dari Rp700 miliar akibat pemotongan TKD membawa dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan.
“Anggaran daerah kita mengalami penurunan cukup besar, lebih dari Rp700 miliar. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi dan penyesuaian program agar tetap efektif dan relevan,” ujar Hera kepada Media, Selasa (7/10/2025).
Hera menegaskan, Rakor tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan rencana kerja dengan visi-misi kepala daerah serta dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Pembahasan ini akan dilanjutkan bersama TAPD agar hasilnya lebih konkret dan bisa diintegrasikan langsung dalam penyusunan RAPBD,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam menyusun program di tengah keterbatasan fiskal.
“Kegiatan yang bersifat primer harus menjadi prioritas, baru kemudian kegiatan sekunder. Fokus kita adalah program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan pelayanan publik,” tegas Hera.
Sementara itu, kegiatan administratif dan operasional internal akan dievaluasi, dikurangi, atau ditunda untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau anggaran besar, tinggal belanja. Tapi kalau anggaran terbatas, kita dituntut berpikir keras dan bertindak cerdas. Inilah saatnya pembuktian,” pungkas Hera.
Melalui Rakor ini, DPRD berharap OPD dan Perumda mampu menunjukkan kinerja adaptif, inovatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026, tanpa mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.