Infoparlemensukabumi.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran pimpinan DPRD menyampaikan penghargaan atas kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali memperoleh penilaian terbaik dari BPK RI.
Menurutnya, opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai prestasi administratif semata, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
DPRD menilai keberhasilan tersebut juga menunjukkan kuatnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan, penganggaran, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kolaborasi yang terbangun selama ini diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.
DPRD Kabupaten Sukabumi juga berharap capaian opini WTP ke-12 berturut-turut ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan keberhasilan tersebut, Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.