Infoparlemensukabumi.com||Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi menilai penguatan daya beli masyarakat harus menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PPP dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Apep Saepul Mahdan, mengatakan perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami memandang Perubahan APBD 2026 harus lebih kuat menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan menjaga dan meningkatkan daya beli warga, karena kondisi daya beli sangat berkaitan dengan bergeraknya perekonomian daerah,” ujar Apep.
Menurutnya, kebijakan anggaran perlu memberikan ruang lebih besar bagi sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Ia menyebut penguatan tersebut dapat diarahkan melalui dukungan terhadap UMKM, pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat lainnya.
Apep menilai penguatan sektor produktif penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan.
“Masyarakat yang memiliki daya beli akan ikut menggerakkan perekonomian. Karena itu, anggaran daerah harus mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan APBD. Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin APBD benar-benar menghasilkan manfaat. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung aktivitas ekonomi, program pemberdayaan harus meningkatkan produktivitas, dan pelayanan publik harus semakin mudah diakses masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Fraksi PPP berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian Kabupaten Sukabumi.
Apep menegaskan setiap kebijakan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan anggaran,” ucap Apep.