Infoparlemensukabumi.com || Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi berhati-hati dalam melakukan penyesuaian anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah rencana penundaan sebagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan tidak seharusnya langsung berdampak terhadap penghasilan aparatur.
Menurut Fraksi Gerindra, ASN memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus menjalankan berbagai agenda pembangunan daerah di tingkat lapangan.
Beban kerja aparatur, mulai dari pelayanan pemerintahan, penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem hingga penanggulangan bencana, dinilai menjadi alasan kuat agar TPP tetap dipertahankan secara penuh.
Fraksi Gerindra mendorong agar upaya penghematan lebih dahulu diarahkan kepada pos-pos belanja yang masih memungkinkan untuk dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta sejumlah belanja operasional rutin.
Dalam pandangan fraksi, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menurunkan motivasi kerja aparatur yang langsung berhadapan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan TPP, Fraksi Gerindra juga memberi perhatian khusus terhadap arah perubahan belanja modal.
Dalam struktur Perubahan APBD 2026, total Belanja Modal tercatat meningkat sekitar Rp70,13 miliar atau 19,05 persen. Namun pada saat bersamaan, anggaran untuk jalan, jaringan dan irigasi mengalami pengurangan sebesar Rp3,45 miliar atau sekitar 1,88 persen.
Gerindra mempertanyakan komposisi tersebut karena anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin justru bertambah sekitar Rp48,24 miliar atau 56,35 persen.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga mengalami peningkatan sekitar Rp46,87 miliar atau 59,13 persen.
Bagi Fraksi Gerindra, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketersediaan jalan yang layak dinilai berpengaruh terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan serta keberlangsungan usaha masyarakat.
Sementara itu, keberadaan jaringan irigasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah kembali mengevaluasi prioritas belanja agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan kepada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi juga mencatat adanya peningkatan Belanja Pegawai sebesar sekitar Rp40,60 miliar atau 2,68 persen serta kenaikan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp38,15 miliar atau 3,13 persen.
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra turut menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp8,73 miliar atau sekitar 0,97 persen.
Salah satu penurunan cukup besar terdapat pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yang berkurang sekitar Rp22,64 miliar atau 15,23 persen.
Di sisi lain, kenaikan pendapatan daerah sekitar Rp89,47 miliar sebagian besar berasal dari tambahan transfer pemerintah pusat berupa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp93,46 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kemampuan fiskal daerah dinilai masih sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat.
Gerindra juga mencatat adanya peningkatan defisit anggaran yang cukup signifikan.
Defisit yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp68,58 miliar berubah menjadi sekitar Rp149,72 miliar atau meningkat sekitar 118,30 persen.
Kebutuhan pembiayaan tersebut kemudian ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp169,72 miliar.
Dalam catatan Fraksi Gerindra, terdapat dana yang belum terserap secara optimal, di antaranya sekitar Rp81,11 miliar pada RSUD atau BLUD serta sekitar Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD.
Besarnya dana yang belum digunakan tersebut menurut fraksi perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra kemudian menyampaikan sejumlah langkah yang dinilai dapat memperbaiki komposisi Perubahan APBD 2026.
Salah satunya adalah mengembalikan anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar dengan melakukan rasionalisasi terhadap belanja gedung maupun peralatan yang masih dapat ditunda.
Fraksi juga meminta agar TPP ASN tidak dikurangi, sementara efisiensi diarahkan kepada kegiatan perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta belanja rutin yang tidak bersifat mendesak.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah didorong melalui penguatan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi, tanpa menambah tekanan terhadap pelaku UMKM.
Rekomendasi lainnya adalah mempercepat pemanfaatan dana yang masih tersimpan pada BLUD. Evaluasi pengelolaan keuangan RSUD dinilai perlu dilakukan agar anggaran dapat segera digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan pasien.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi yang diketuai Tedy Setiadi dengan Ruslan Abdul Hakim sebagai sekretaris menyatakan akan terus membawa sejumlah catatan tersebut dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Pembahasan teknis akan dilanjutkan melalui komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi dengan fokus pada penyusunan postur anggaran yang dinilai lebih efektif, berimbang, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.