Infoparlemensukabumi.com || Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperkuat sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Catatan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 setelah target Pendapatan Asli Daerah tercatat lebih rendah dibandingkan APBD murni Tahun 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Ruslan Abdul Hakim, menyampaikan bahwa PAD dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp897,54 miliar.
Angka tersebut turun sekitar Rp6,36 miliar atau 0,70 persen dibandingkan target pada APBD murni 2026 yang berada pada kisaran Rp903,91 miliar.
Menurut Ruslan, proyeksi tersebut perlu dicermati karena pada saat yang sama pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2027 berada pada rentang 5,44 hingga 7,51 persen.
Gerindra menilai peningkatan aktivitas ekonomi idealnya dapat diikuti dengan penguatan kemampuan daerah dalam menghasilkan penerimaan sendiri.
Beberapa komponen PAD juga tercatat mengalami penyesuaian.
Target pajak daerah diproyeksikan menjadi sekitar Rp495,70 miliar atau turun sekitar Rp817,31 juta dari sebelumnya Rp496,52 miliar.
Sementara pos lain-lain PAD yang sah diperkirakan berada pada angka Rp139,43 miliar setelah mengalami penurunan sekitar Rp9,18 miliar.
Di sisi lain, retribusi daerah menjadi salah satu komponen yang masih diproyeksikan tumbuh, dengan kenaikan sekitar 1,47 persen.
Perhatian Fraksi Gerindra tidak hanya tertuju pada besaran PAD, tetapi juga komposisi keseluruhan pendapatan daerah.
Dalam RAPBD 2027, penerimaan transfer diperkirakan mencapai sekitar Rp3,266 triliun atau 78,29 persen dari total pendapatan Kabupaten Sukabumi.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan fiskal daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.
DPRD menilai kondisi tersebut perlu diimbangi dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang lebih inovatif agar kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi semakin mandiri.
Beberapa langkah yang didorong antara lain perluasan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, optimalisasi potensi Pajak Air Permukaan, serta pemanfaatan aset pemerintah daerah yang selama ini belum memberikan hasil maksimal.
Potensi penerimaan dari sektor pariwisata dan kegiatan pertambangan juga diminta untuk dikelola lebih optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak semestinya dilakukan dengan menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah arah perbaikan yang dinilai perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Selain peningkatan PAD, DPRD mendorong keselarasan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, pengembangan sektor agroindustri dan pariwisata, pengelolaan defisit serta pembiayaan yang lebih terukur, hingga percepatan proses pengadaan melalui mekanisme early tender.
Penerapan early tender dinilai dapat membantu mempercepat realisasi kegiatan fisik sehingga pekerjaan strategis tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam tanggapannya menyampaikan bahwa kebijakan APBD 2027 tetap diarahkan pada penguatan sektor pertanian dan pariwisata, peningkatan konektivitas infrastruktur, ketahanan pangan, serta pelayanan dasar.
Upaya optimalisasi sumber pendapatan juga akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.
Usulan mengenai integrasi sistem pajak elektronik dan peningkatan pengawasan terhadap Pajak Air Permukaan turut menjadi bahan yang akan didalami pada tahapan berikutnya.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan struktur pendapatan yang lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Penguatan PAD dinilai penting agar Kabupaten Sukabumi memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.