Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya agar seluruh Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengutamakan penggunaan bahan pangan hasil produksi pelaku UMKM lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menyampaikan bahwa pemanfaatan produk lokal menjadi langkah strategis agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan ke salah satu dapur MBG di Kecamatan Surade.
Menurut Ferry, penggunaan bahan pangan dari luar daerah berpotensi menghambat perkembangan UMKM dan petani lokal. Oleh karena itu, dapur-dapur SPPG diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui kemitraan dengan pelaku usaha setempat. “Kami ingin aktivitas dapur MBG turut menghidupkan roda perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG akan memberikan nilai tambah bagi program tersebut. Selain menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Sukabumi.
Program MBG dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak sekolah serta masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi. Dengan mengandalkan produk pangan lokal, program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap SPPG diminta konsisten menjalankan arahan penggunaan produk UMKM agar tujuan peningkatan gizi dan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.
“Program ini bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkas Ferry.
Melalui kebijakan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap Program MBG dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah.