Infoparlemensukabumi.com||Ancaman gempa besar di zona Megathrust Selat Sunda kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Sukabumi. Kawasan Palabuhanratu disebut sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap potensi tsunami apabila terjadi gempa kuat di zona tersebut.
Hasil pemetaan kebencanaan menunjukkan bahwa posisi Palabuhanratu yang berada di dalam teluk meningkatkan paparan terhadap gelombang tsunami. Bahkan, sebagian besar kawasan diperkirakan masuk dalam zona rawan dengan waktu evakuasi yang sangat terbatas setelah gempa terjadi.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembangunan jalur evakuasi alternatif yang berada di luar kawasan pesisir. Jalur darat di wilayah utara dinilai menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa pembangunan jalur penghubung Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu harus menjadi prioritas utama dalam agenda mitigasi bencana daerah.
“Keselamatan warga tidak bisa ditawar. Jalur evakuasi ini harus segera dibangun agar masyarakat memiliki akses keluar yang aman ketika bencana terjadi,” ujar Junajah, Rabu (7/1/2026).
Ia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalur utara tersebut sebenarnya telah lama disiapkan, lengkap dengan perencanaan teknis dan trase jalan. Namun, pelaksanaannya terus tertunda, salah satunya akibat penyesuaian anggaran selama masa pandemi Covid-19.
“Perencanaannya sudah ada sejak lama, bahkan target penyelesaian juga pernah ditetapkan. Sekarang sudah saatnya rencana itu diwujudkan,” tegasnya.
Menurut Junajah, jalur pesisir selatan yang selama ini menjadi akses utama sangat berisiko lumpuh apabila terjadi tsunami atau longsor. Oleh karena itu, keberadaan jalur darat alternatif di luar kawasan pantai menjadi sangat krusial untuk mendukung proses evakuasi.
“Dalam kondisi darurat, jalur pantai hampir pasti tidak bisa digunakan. Jalur utara menjadi satu-satunya harapan evakuasi,” ujarnya.
Terkait keterbatasan anggaran daerah, Junajah mendorong adanya kolaborasi lintas pemerintahan. Ia mengusulkan pembagian peran antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.
“Pembebasan lahan dapat dilakukan kabupaten, pembangunan jembatan oleh provinsi, dan badan jalan oleh pemerintah pusat. Yang terpenting adalah komitmen bersama,” jelasnya.
Selain untuk mitigasi bencana, jalur utara tersebut dinilai memiliki manfaat strategis bagi perekonomian daerah. Jalur ini dapat menopang distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta menjaga keberlangsungan sektor pariwisata apabila jalur selatan terputus akibat bencana.
“Dengan jalur alternatif ini, evakuasi bisa berlangsung cepat dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga dalam situasi darurat,” tambah Junajah.
Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan sistem peringatan dini dan sosialisasi. Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi kunci utama dalam menekan risiko korban jiwa.
“Mitigasi bukan sekadar wacana. Harus ada kesiapan nyata di lapangan berupa jalan, akses evakuasi, dan infrastruktur pendukung,” pungkasnya.