Infoparlemensukabumi.com||DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi secara resmi menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sistem Pilkada langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menegaskan bahwa sikap partainya “tegak lurus” terhadap garis kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Dari pusat sampai ke bawah, sikap partai jelas bahwa Pilkada harus dipilih kembali oleh masyarakat. Kami tegak lurus terhadap keputusan partai,” tegas Paoji.
Pilkada Dipilih DPRD Dinilai Pangkas Hak Demokrasi
Paoji menyebut mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memangkas hak demokrasi masyarakat. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Ia menilai, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan esensi demokrasi yang tidak boleh dikurangi atas alasan apa pun.
“Kalau Pilkada dipilih oleh DPRD, salah satu konsekuensinya memangkas hak demokrasi masyarakat. Jangan sampai kita kembali ke pola lama, karena itu berarti demokrasi kita menurun,” ujarnya.
Wacana perubahan sistem Pilkada ini sebelumnya mencuat dalam diskursus politik nasional, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik daerah. Namun, PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi menilai bahwa demokrasi tidak dapat diukur semata dari aspek pembiayaan.
Demokrasi Lebih Bernilai dari Sekadar Anggaran
Terkait argumentasi bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, Paoji menegaskan bahwa nilai demokrasi jauh lebih penting dibanding pertimbangan efisiensi fiskal.
Menurutnya, demokrasi memiliki nilai fundamental yang tidak dapat dikompromikan.
“Walaupun konon katanya Pilkada langsung menghabiskan uang besar, bagi PDI Perjuangan tidak demikian. Prinsip kami jelas: dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat,” pungkasnya.
Komitmen Jaga Kedaulatan Rakyat
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi memastikan akan terus mengawal sistem demokrasi langsung sebagai wujud penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Sikap ini sekaligus menegaskan konsistensi partai dalam memperjuangkan hak politik masyarakat serta menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.